Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

LHS LAWFIRM adalah firma hukum bisnis di Indonesia yang menangani kasus kepailitan dan penundaan bayar utang serta berbagai kasus hukum lainnya seperti sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis, sengketa Ketenagakerjaan, kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, sengketa HAKI, paten, merek, hak cipta, perburuhan, tenaga kerja, melakukan legal audit, pembuatan legal opinion, contract drafting & analyzing, waralaba dan lain sebagainya.

Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang saat ini diatur dengan Undang-undang No. 37 tahun 2204 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang. Kepailitan sendiri menurut menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sebuah perusahaan dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Lebih lanjut tentang layanan Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sesuai dengan UU No.37 tahun 2004, silahkan mengunjungi website kami yang khusus memberikan layanan tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut : KLIK DISINI

Selain menangai bidang hukum diatas, LHS LAWFIRM juga menangani bidang hukum bisnis dan perusahaan seperti : Banking & Finance Law \ Hukum Perbakan & Keuangan, Medical & Health Law \ Hukum Kedokteran,  Kesehatan, Competition Law \ Hukum Persaingan, Construction Law \ Hukum Bangunan, Corporate Law \ Hukum Perusahaan, Employement Law \ Hukum Ketenagakerjaan, Business Criminal Law \ Hukum Pidana Bisnis, Insonvency & Bankcruptcy \ Kepailiyan & PKPU, Insurance Law \ Hukum Asuransi, Intellectual Property Law \ Hukum Kekayaan Intelektual, Real Estate & Property law \ Hukum Real Estate & Properti, Environmental Law \ Hukum Lingkungan Hidup, Tax Law \ Hukum Perpajakan, Product & Consumer Law \ Hukum Produk & Konsumen, Industrial Law \ Hukum Industri, Export & Import Law \ Hukum Ekspor & Impor, Energy & Infrastructure Law \ Hukum Energi & Infrastruktur, Mining Law \ Hukum Pertambangan, Sports Law \ Hukum Olahraga, Human Rights Law \ Hukum HAM, Immigration Law \ Hukum Imigrasi, Aviation Law \ Hukum Penerbangan, Shipping & Maritime Law \ Hukum Perkapalan & Kelautan, Expedition & Cargo Law \ Hukum Pengangkutan Barang, Transportation Law \ Hukum Perjalanan Darat, Media & Entertainment Law \ Hukum Media & Hiburan, Education Law \ Hukum Pendidikan, Merger & Acquisition Law \ Hukum Merger & Akuisisi, Comunication Law \ Hukum komunikasi, Military Law \ Hukum Peradilan Militer, Information & Technology Law \ Hukum Informasi & Teknologi, Franchise Law \ Hukum Waralaba, dan lain sebagainya.


Jika Anda dan/atau perusahaan Anda, mempunyai masalah hukum dibidang bisnis dan perusahaan, silahkan mengajukan layanan konsultasi hukum secara online dengan kami dengan klik ikon atau scan barcode di bawah ini :

CLICK HERECLICK HERE

Menangani Kasus Hukum Bisnis & Perusahaan di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia

Untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Bantul, Yogyakarta, Sleman, Kulonprogo, Wates, Wonosari dan Gunungkidul, Sedangkan untuk Wilayah Jawa Tengah meliputi Banjarnegara, Banyumas, Purwokerto, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Purwodadi, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Mungkid, Muntilan, Pati, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Ungaran, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Slawi, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Salatiga, Solo, Surakarta, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk kota lain di Indonesia meliputi : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Denpasar, Bali, Lombok, Palembang, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makasar, Manado, Ambon, Maluku, dan lain sebagainya.