Malpraktik Kedokteran dan Rumah Sakit

LHS LAWFIRM adalah firma hukum bisnis di Indonesia yang menangani kasus malpraktik kedokteran dan rumah sakit serta berbagai kasus hukum lainya seperti sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis, sengketa Ketenagakerjaan, kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, sengketa HAKI, paten, merek, hak cipta, perburuhan, tenaga kerja, melakukan legal audit, pembuatan legal opinion, contract drafting & analyzing, waralaba, dan lain sebagainya.

Sedangkan Malpraktek Kedokteran sendiri berarti adalah kelalaian dari Dokter dan atau Bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien agar sembuh dari penyakit yang dideritanya.

Jenis – jenis Malpraktek Kedokteran adalah :

Criminal malpractice,
Pebuatan dokter, bidan atau profesi kesehatan lainnya yang dapat dikategorikan malpraktik kriminal manakala perbuatan tersebut memenuhi rumus delik pidana sebagai berikut : 1). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, 2). Dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP), kecerobohan misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent  atau karena kealpaan/kelalaian misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien. Pertanggungjawaban Malpraktik Kriminal adalah bersifat Individu / Personal, artinya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk rumah sakit.

Civil Malpractice
Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain : 1). Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, 2). Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya, 3). Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, 4). Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain  berdasarkan principle of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

Administrative Malpractice.
Sedangkan Dokter, Bidan atau Tenaga Kesehatan lainnya dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala dokter, bidan atau tenaga kesehatan tersebut telah melanggar hukum administrasi, seperti pelanggaran tentang persyaratan bagi dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainya untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainya. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Dalam penanganan kasus Malpraktik Kedokteran, kami dapat melayani klien Pasien maupun klien Dokter dan Rumah Sakit.


Jika Anda atau perusahaan Anda mempunyai masalah hukum dibidang bisnis dan perusahaan, silahkan konsultasi hukum awal dengan kami melalui SMS, telepon atau Chat WhatsApp dengan Nomor Handphone kami berikut ini :

Wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia

Wilayah Jawa Tengah meliputi Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Salatiga, Solo, Surakarta.

Wilayah DIY meliputi Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wates, Kulonprogo, Wonosari, Gunungkidul, Muntilan.

Wilayah Jawa Timur meliputi Surabaya, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Batu, Kediri, Malang, dan Mojokerto.

Sedangkan untuk luar pulau jawa meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Denpasar, Bali, Mataram, Sumbawa, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Makasar, Palu, Manado, Kendari, Bitung, dan lain sebagainya.


LAYANAN JASA HUKUM KAMI

PENGACARA HUKUM BISNIS
Kasus Hutang Piutang | Sengketa HAKI | Sengketa Kerjasama Perusahaan | Investasi & Penanaman Modal | Perlindungan Aset | Pertanggungjawaban Produk & Konsumen | Sengketa Ketenagakerjaan | Klaim Asuransi Kerugian | Kredit Macet & Eksekusi Jaminan | Malpraktik Kedokteran & Rumah Sakit | Gugatan Kepailitan & PKPU | Kasus Pidana Perusahaan

KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN
Pendirian Perusahaan | Pembelian & Akusisi Perusahaan | Pembenahan Ketenagakerjaan | Analisa dan Pendaftaran HAKI | Legalitas dan Perizinan | Pembuatan Draft & Analisa Kontrak / Perjanjian | Perubahan Badan Hukum | Ekspansi & Pengembangan Perusahaan | Penutupan & Likuidasi Perusahaan | Pendampingan Aktifitas Bisnis Khusus