Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang

LHS LAWFIRM adalah firma hukum bisnis di Indonesia yang menangani kasus kepailitan dan penundaan bayar utang serta berbagai kasus hukum lainnya seperti sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis, sengketa Ketenagakerjaan, kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, sengketa HAKI, paten, merek, hak cipta, perburuhan, tenaga kerja, melakukan legal audit, pembuatan legal opinion, contract drafting & analyzing, waralaba dan lain sebagainya.

Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang saat ini diatur dengan Undang-undang No. 37 tahun 2204 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang. Kepailitan sendiri menurut menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sebuah perusahaan dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.


Jika Anda atau perusahaan Anda mempunyai masalah hukum dibidang bisnis dan perusahaan, silahkan konsultasi hukum awal dengan kami melalui SMS, telepon atau Chat WhatsApp dengan Nomor Handphone kami berikut ini :

Wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia

Wilayah Jawa Tengah meliputi Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Salatiga, Solo, Surakarta.

Wilayah DIY meliputi Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wates, Kulonprogo, Wonosari, Gunungkidul, Muntilan.

Wilayah Jawa Timur meliputi Surabaya, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Batu, Kediri, Malang, dan Mojokerto.

Sedangkan untuk luar pulau jawa meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Denpasar, Bali, Mataram, Sumbawa, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Makasar, Palu, Manado, Kendari, Bitung, dan lain sebagainya.


LAYANAN JASA HUKUM KAMI

PENGACARA HUKUM BISNIS
Kasus Hutang Piutang | Sengketa HAKI | Sengketa Kerjasama Perusahaan | Investasi & Penanaman Modal | Perlindungan Aset | Pertanggungjawaban Produk & Konsumen | Sengketa Ketenagakerjaan | Klaim Asuransi Kerugian | Kredit Macet & Eksekusi Jaminan | Malpraktik Kedokteran & Rumah Sakit | Gugatan Kepailitan & PKPU | Kasus Pidana Perusahaan

KONSULTAN HUKUM PERUSAHAAN
Pendirian Perusahaan | Pembelian & Akusisi Perusahaan | Pembenahan Ketenagakerjaan | Analisa dan Pendaftaran HAKI | Legalitas dan Perizinan | Pembuatan Draft & Analisa Kontrak / Perjanjian | Perubahan Badan Hukum | Ekspansi & Pengembangan Perusahaan | Penutupan & Likuidasi Perusahaan | Pendampingan Aktifitas Bisnis Khusus