Tanggung jawab Pemilik PT atas Kerugian Perusahaan

Yang dimaksud dengan Pemilik perusahaan di dalam sistem hukum perseroan terbatas berdasarkan ketentan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Para Pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Di dalam masyarakat kita pemilik perusahaan identik dengan penguasa dan pengambil semua kebijakan perusahaan, namun apakah memang demikian? Undang – undang Perseroan terbatas nomor : 40 tahun 2007 menyatakan bahwa sebuah perseroan terbatas mempunyai 3 organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sering dikenal dengan RUPS, Direksi dan Komisaris.

Secara hukum sebenarnya pemegang kekuasaan pengendalian perusahaan ada di Direksi yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jadi bukan pemilik dalam artian pemegang saham. Memang dalam pratik ada juga Pemegang Saham yang juga menjadi direksi ataupun komisaris perusahaan, inilah yang membuat mereka seakan-akan sebagai penguasa dan penentu segala kebijakan perusahaan tersebut.

Lantas sampai sejauh mana tanggungjawab pemilik dalam hal ini para pemegang saham terhadap perusahaan yang menimbulkan kerugian atau utang kepada pihak lain?

Ketentuan pasal 3 Undang-undang No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa Pemilik dalam hal ini pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kewgian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini seakan-akan membatasi aparat penegak hukum untuk menyentuh para pemilik perusahaan dari jeratan hukum atas tindakan mereka yang menggunakan perseroan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri.

Namun dalam pasal 3 ayat (2) ternyata dinyatakan bahwa ketidak bertanggungjawaban itu ada pengecualiannya, artinya para pemilik dalam hal ini para pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perusahaan yang merugikan pihak ketiga, dalam hal-hal sebagai berikut : a).persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b). pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c). pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d). pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, Yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Atas dasar ketentuan itulah maka pihak ketiga tetap dapat menuntut Para Pemilik Perusahaan sepanjang terpenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.40 tahun 2007 tersebut diatas.

gabriel-haryantoPenulis :

M. GABRIEL HARYANTO, SH. MM.
Pengacara Hukum Bisnis & Perusahaan
pada firma hukum LHS LAWFIRM

Akibat Hukum jika Anggota CV Meninggal Dunia

Perusahaan di Indonesia dapat berbentuk perorangan, CV, Perseroan Terbatas, BUMN, dan lain sebagainya. Commanditaire vennootschap atau Persekutuan Komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu pasif / komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer (lihat pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD).

CV ini terdiri dari sekutu aktif / komplementer dan sekutu pasif / komanditer yang mempunyai perbedaan tanggung jawab, yaitu : 1). Sekutu aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, Sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV (perusahaan), kepengurusan, dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, 2). Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV, dan Sekutu pasif tidak turut dalam pengurusan CV tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam CV walaupun berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkannya dalam CV tersebu, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterima atau dinikmatinya tersebut.

Jika salah seorang sekutu baik sekutu pasif maupun sekutu aktif meninggal dunia, Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) pada dasarnya tidak diatur mengenai akibat hukum mengenai hal ini. Namun kita dapat menggunakan ketentuan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) sebagai dasar hukumnya yaitu : Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.

 Pada hakekatnya, CV merupakan persekutuan perdata, maka pengaturan mengenai persekutuan perdata yang terdapat dalam KUH Perdata berlaku juga terhadap CV sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUHD tersebut. Termasuk mengenai berakhirnya persekutuan komanditer (CV) yang adalah sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1646 KUH Perdata menyatakan bahwa persekutuan berakhir apabila : 1). karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; 2). karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; 3). karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta; 4). karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu oleh Pengadilan.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa sebagai persekutuan, maka CV akan bubar apabila salah seorang sekutu meninggal dunia. Kecuali, sebelumnya telah diperjanjikan dalam Akta Pendirian CV tersebut bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuannya berlangsung terus dengan ahli warisnya atau akan berlangsung terus di antara sekutu-sekutu yang masih ada. Kelalaian mencantumkan hal tersebut dalam Akta Pendirian, mengakibatkan bubarnya CV jika salah seorang sekutu baik sekutu aktif maupun sekutu pasif tersebut meninggal dunia.

gabriel-haryantoPenulis :

M. GABRIEL HARYANTO, SH. MM.
Pengacara Hukum Bisnis & Perusahaan
pada firma hukum LHS LAWFIRM

Hak Pasien atas Isi Rekam Medis Kedokteran

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh rumah sakit dan/atau dokter kepada pasien. (penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran).

Kewajiban membuat rekam medis atas semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi kewajiban dan tanggungjawab dokter, dokter gigi dan rumah sakit yang menangani pasien tersebut. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis bagi pasienya.

Rekam medis tersebut harus dipastikan selalu terjaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab. Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab secara bersama-sama antara dokter dan pihak rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja. Dokumen rekam medis adalah milik dokter dan dokter gigi terkait, namun mengenai isi dari rekam medis tersebut adalah hak milik dari pasien dan atau keluarganya.

Salah satu hak pasien dalam menerima pelayanan dokter dan rumah sakit adalah mendapatkan isi rekam medis atas pelayanan dan tindakan pengobatan yang dilakukan dokter tersebut. Isi rekam medis tersebut nantinya diberikan oleh dokter atau rumah sakit dalam bentuk ringkasan rekam medis atau yang sering juga dikenal dengan resume medis.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 12 ayat (4) Permenkes 269/2008 dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan ringkasan rekam medis atau resume medis yaitu : 1).  Pasien, 2). Keluarga Pasien, 3).  Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien, 4). Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Sehingga diluar kategori tersebut rumah sakit bisa dituntut jika memberikan data rekam medis pasiennya kepada orang lain yang tidak berkepentingan.

Lantas bagaimana jika sudah dilakukan perminntaan isi rekam medis ternyata pihak rumah sakit dan/atau dokter tidak mau memberikannya. Pihak Pasien dan/atau Keluarganya dapat melakukan upaya-upaya hukum yang antara lain adalah dengan menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit baik secara perdata maupun pidana (Pasal 32 huruf q UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit) dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Pasal 32 huruf r UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ).

gabriel-haryantoPenulis :

M. GABRIEL HARYANTO, SH. MM.
Pengacara Hukum Bisnis & Perusahaan
pada firma hukum LHS LAWFIRM